 |
| Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam Terpilih |
Politik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengagendakan pelantikan kepala daerah terpilih pada akhir Januari 2016 bagi daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), setidaknya ada lima daerah yang tidak sengketa hasil Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu, yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Saya sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dan kalau bisa dibagi dua tahap. Bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada kalau bisa akhir Januari pelantikan," kata Mendagri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/12/2015).
Sementara menurut Mendagri, bagi daerah yang ada sengketa, pelantikannya akan dilakukan akhir Maret 2016 menunggu keputusan MK.
"Pengucapan putusan sengketa pada bulan Maret. Jadi pelantikannya menunggu keputusan Mahkamah Konstititusi," katanya.
Namun, Mendagri berharap sengketa Pilkada di MK tidak mengganggu jadwal pelantikan kepala daerah terpilih
"Jangan sampai pilkada serentak mengganggu keputusan di daerah," katanya.
Mendagri menambahkan, bagi 5 daerah yang tertunda pelaksanaan sebelumnya dari 269 pillkada dan hanya terlaksana 264 Pilkada pada 9 Desember 2015 lalu, bisa digelar sebelum Maret 2016.
"Soal mau dibuat serentak atau tidak itu keputusan KPU. Mudah-mudahan tidak melebihi Maret supaya bisa ikut dilantik bareng," katanya.
Saat ini, MK telah 147 kasus sengketa Pilkada perselisihan hasil pemilu gubernur, bupati dan walikota. Direncanakan persidangan sengketa tersebut, akan mulai digelar pada 7 Januari 2016, dan pengucapan putusan pada awal Maret 2016.
