Batam Butuh 33 M, Untuk Listrik Wilayah Hinterland dan Galang

Amsakar Achmad

Pemerintah Kota Batam terus mengupayakan wilayah-wilayah hinterland untuk dilairi listrik. Secara bertahap, masyarakat yang hidup dipulau ini dapat menikamati penerangan memadai dengan biaya murah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya sudah memetakan kebutuhan listrik yang ada dihinterland. Baik jumlah pengguna maupun nilai investasi yang akan digunakan.

“Kita sudah memetakan,  lupa jumlahnya tapi angkanya sekitar Rp20 miliar. Ini untuk mencover wilayah  hinterland,”kata Amsakar, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, angka sebesar itu sebenarnya sudah diajukan melalui penggunan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)  yang sebelumnya melalui Provinsi Kepri. Namun demikian, usulan tersebut tetap dibahas lebih detail melalui kementerian terkait, seperti ESDM dan stekholder yang ada, seperti PT PLN.

Karena wilayah hinterland, maka penerangan itu akan menjadi tanggung jawab PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri. Namun demikian, tentu harus dilihat efisiensi. Amsakar mencotohkan, seperti Pulau Labun dengan penduduk sekitar 33 KK. Untuk mengaliri listrik kesana, setidaknya dibutuhkan dana Rp2,5 miliar karena harus menyambungkan pipa bawah laut yang jaraknya meski tidak begitu jauh dari Pulau Pemping.

“Untuk bangun instalasi harus keluarkan cost. Di labun ada 33 KK. Dengan investasi yang cukup signifikan karena harus gelar pipa bawah laut. Problem PLN ini kita juga pahami,”katanya.

Untuk Hinterland sendiri Pemko Batam selama ini juga sudah membantu masyarakat melalui program Solar Home System (SHS) pembangkit menggunakan tenaga sinar matahari.

“Tiga tahun belakangan Pemko sudah menggalakan SHS itu. Ini sangat efisien dibanding dengan menggunakan genset,”katanya.

Selain fokus wilayah Hinterland, Amsakar juga sudah mengajukan anggaran penerangan ke pusat untuk wilayah Galang. Dana yang diajukan sebesar Rp13 miliar. Saat ini wilayah tersebut belum dialiri listrik untuk masyarakat yang tinggal jauh dari jalan utama.

“Galang itu tidak semuanya tidak tejangkau listrik. Sampai pos polisi saja. Kedalam siapa. Tapi persoalannya kalau bangun instalasi jadi aset siapa?. Karena PLN Batam kan terbilang sehat. Ini yang kita coba bicarakan. Jelasnya, ada tiga pola masalah aset, bisa berupa hibah, pinjam pakai atau KSO. Jelas ini menjadi perhatian pimpinan, Pak Wali dan Pak Wakil Walikota,”katanya. MC Batam